 |
| Agamawan Salam Ketua Umum Hmi Mpo Cabang Lombok Timur |
Lombok Timur — Pernyataan Bupati Lombok Timur yang menyebut tidak terjadi kelangkaan gas LPG 3 kilogram (gas melon) menuai kritik dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Lombok Timur. Kondisi di lapangan dinilai justru bertolak belakang, di mana masyarakat kesulitan memperoleh gas untuk kebutuhan sehari-hari, terlebih di tengah momentum Ramadan.
Sebelumnya, Bupati Lombok Timur menyampaikan bahwa ketersediaan gas melon masih mencukupi. Menurutnya, yang terjadi hanyalah ketidakseimbangan antara pasokan dan peningkatan kebutuhan masyarakat menjelang Ramadan. Pemerintah daerah, lanjutnya, juga telah menambah distribusi sebanyak 17.000 tabung melalui SPPBE sebagai langkah antisipasi.
Namun, Ketua Umum HMI Cabang Lombok Timur, Agamawan Salam, menilai pernyataan tersebut tidak sesuai dengan realitas yang dirasakan masyarakat. Ia menyebut, di berbagai kecamatan warga harus antre panjang, bahkan berkeliling dari satu pangkalan ke pangkalan lain demi mendapatkan gas LPG 3 kilogram.
“Kalau memang tidak langka, kenapa masyarakat harus keliling dan tetap tidak mendapatkan gas? Kalaupun ada, harganya sudah di atas HET,” ujarnya.
Menurutnya, penambahan stok sebanyak 17.000 tabung belum menjadi solusi efektif. Persoalan utama, kata dia, terletak pada distribusi yang tidak merata serta lemahnya pengawasan di lapangan, sehingga gas subsidi tersebut tidak tepat sasaran.
Situasi tersebut memunculkan dugaan bahwa informasi yang diterima kepala daerah tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi riil di lapangan. HMI Lombok Timur menilai adanya kemungkinan laporan yang tidak akurat dari dinas terkait, khususnya Dinas Perdagangan.
Atas dasar itu, HMI Cabang Lombok Timur mendesak Bupati untuk segera melakukan evaluasi terhadap kinerja Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Perindag), terutama dalam hal pengawasan dan pelayanan distribusi LPG kepada masyarakat.
“Evaluasi harus segera dilakukan agar persoalan ini tidak terus berulang dan masyarakat tidak dirugikan,” tutupnya.
