Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digulirkan pemerintah sebagai salah satu program unggulan untuk meningkatkan gizi anak sekolah dan menekan angka stunting di Indonesia kembali menjadi sorotan tajam. Kali ini, kritik datang dari warga netizen di Kabupaten Lombok Timur (Lotim), Nusa Tenggara Barat, tepatnya pada hari pertama penyaluran menu MBG pasca-libur awal Ramadhan, Senin 23 Februari 2026.
Banyak warganet di grup WhatsApp lokal seperti Lombok Timur Smart dan Focus Lotim yang ramai membahas kualitas serta nilai gizi sajian yang dibagikan kepada siswa. Mereka menilai menu yang disajikan terkesan "kering", sederhana, dan diduga tidak mencapai nilai anggaran Rp10.000 per porsi—bahkan ada yang menyebut jauh di bawah ekspektasi masyarakat.
Dari berbagai unggahan foto dan tangkapan layar yang viral di grup komunitas tersebut, terlihat variasi menu MBG di beberapa sekolah di wilayah Lotim:
Untuk siswa TK: Satu buah pisang, satu potong roti, dan satu butir telur.
Untuk siswa SD: Satu buah pisang, satu potong roti, satu butir telur, serta satu bungkus kecil kacang polong.
Paket lain yang beredar: Satu buah apel, susu kemasan, dan roti; atau satu buah salak, roti, serta empat butir kurma.
Untuk siswa SMA: Empat butir kurma, satu bungkus roti, dan satu bungkus abon.
Warganet langsung bereaksi. Salah satu komentar yang viral berbunyi, “Kalau dihitung-hitung, ini tidak sampai Rp10 ribu.” Mereka mempertanyakan komposisi gizi, kecukupan nutrisi, serta keseragaman standar menu antar sekolah. Ada pula yang menilai sajian ini kurang variatif dan tidak memadai sebagai sumber energi utama bagi anak-anak yang sedang menjalani puasa atau aktivitas belajar.
Program MBG memang dirancang mulia: memberikan makanan bergizi gratis kepada anak usia sekolah untuk mendukung pertumbuhan optimal, meningkatkan konsentrasi belajar, dan menjadi bagian dari upaya nasional menurunkan prevalensi stunting. Pemerintah telah mengalokasikan anggaran signifikan, dengan estimasi biaya per porsi sering disebut-sebut berkisar Rp10.000 hingga Rp15.000, tergantung daerah dan jumlah penerima.
Namun, realitas di lapangan—khususnya di Lotim—menimbulkan kekecewaan. Warga menyoroti transparansi penggunaan anggaran, mekanisme pengawasan distribusi, hingga potensi ketidaksesuaian antara dana yang digelontorkan dengan kualitas sajian yang diterima siswa.
Kritik terhadap program MBG di Lotim bukan hal baru. Sejak awal pelaksanaan, program ini kerap mendapat sorotan negatif di wilayah tersebut, mulai dari dugaan makanan basi, susu kedaluwarsa, hingga menu yang tidak seimbang gizinya. Beberapa kasus sebelumnya bahkan melibatkan penarikan paket makanan karena aroma tidak sedap atau kondisi tidak layak konsumsi.
Pada Ramadhan 2026 ini, tantangan semakin terasa karena siswa banyak yang berpuasa. Menu "kering" seperti roti, buah, telur rebus, dan kurma memang cocok untuk berbuka atau sahur ringan, tapi warganet mempertanyakan apakah ini benar-benar memenuhi standar gizi harian yang direkomendasikan—terutama protein, karbohidrat kompleks, vitamin, dan mineral yang dibutuhkan anak usia tumbuh.
Seorang warga Lotim mengomentari, “Programnya Bapak Presiden ini sungguh mulia, tapi pelaksanaan di lapangan perlu pengawasan ketat dan terus dievaluasi.” Pendapat ini mencerminkan sentimen umum: dukungan terhadap tujuan program tetap tinggi, tapi implementasi perlu diperbaiki.
Hingga artikel ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari pihak Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) Lotim atau instansi terkait di Kabupaten Lombok Timur mengenai variasi menu hari pertama tersebut. Media setempat telah mencoba mengonfirmasi kepada perwakilan seperti Agamawan dari SPPG Lotim, namun belum mendapat tanggapan hingga Senin malam 23 Februari 2026.
Badan Gizi Nasional (BGN) dan pemerintah daerah sebenarnya memiliki pedoman ketat soal menu MBG, termasuk keterlibatan ahli gizi untuk memastikan kecukupan kalori, protein, lemak, dan mikronutrien. Idealnya, menu harus beragam, berbasis bahan lokal sebanyak mungkin, dan aman dikonsumsi.
Kritik ini menjadi pengingat penting bahwa program sebesar MBG memerlukan pengawasan berlapis—dari pusat hingga daerah—agar tidak hanya tercapai target distribusi, tapi juga kualitas dan kepuasan penerima manfaat. Transparansi anggaran, audit rutin, serta evaluasi berkala bisa menjadi solusi untuk mengatasi isu-isu seperti ini.
