Menurut Bupati Haerul, pembayaran tunai berpotensi menimbulkan kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan menghambat transparansi pengelolaan keuangan. Karena itu, digitalisasi transaksi termasuk penggunaan QRIS dan kanal pembayaran non tunai lainnya dianggap sebagai solusi modern yang dapat meminimalkan risiko tersebut dan mempercepat aliran pendapatan negara ke kas daerah.
Program digitalisasi ini juga tak hanya berlaku di pusat pemerintahan, tapi akan diperluas hingga ke desa-desa terpencil di Lombok Timur. Tujuannya adalah memastikan masyarakat di wilayah paling ujung pun bisa merasakan kemudahan transaksi digital, baik dalam pembayaran pajak, retribusi, maupun pelayanan publik lainnya. Transformasi ini diperkirakan akan meningkatkan inklusi keuangan desa dan mempercepat akses layanan digital di masyarakat.
Bupati Haerul menambahkan bahwa untuk menyukseskan target digitalisasi ini, diperlukan dukungan regulasi yang kuat serta komitmen seluruh perangkat daerah. Selain itu, pihaknya juga telah merencanakan peluncuran kartu kredit pemerintah bekerja sama dengan Bank NTB Syariah sebagai langkah awal penerapan sistem digital di tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Program ini diharapkan menjadi percontohan sebelum diperluas ke sektor lainnya.
Sekretaris Daerah Lombok Timur menegaskan pentingnya monitoring dan evaluasi agar perluasan sistem pembayaran digital benar-benar berjalan efektif. Sosialisasi penggunaan sistem digital kepada masyarakat dan pelaku usaha di desa juga akan ditingkatkan guna mendukung literasi digital yang lebih baik. Dengan demikian, ekosistem transaksi digital di Lombok Timur bisa berkembang secara berkelanjutan.
Dengan dorongan kuat dari pemerintah daerah, penggunaan transaksi digital di Lombok Timur diproyeksikan tidak hanya mempermudah layanan publik, tetapi juga mendorong akuntabilitas keuangan serta memperluas akses ekonomi modern bagi masyarakat desa. Ini bisa menjadi contoh transformasi digital di kabupaten lain di NTB dan Indonesia.
